Sempurnakan RKUHP atau keluarkan RUU P-KS,” kritik Wido Supraha, Wakil Ketua DPP Persatuan Umat Islam (PUI) sekaligus terkait RUU P-KS pada pembahasannya di Rapat Dengar Pendapat Umum DPR-RI pada Senin (12/07), Wido mengungkapkan isi yang terdapat pada Naskah Akademik RUU P-KS tahun 2017 sebagai tinjauan kritis yang ia sampaikan.

Wido menuturkan, Naskah Akademik RUU P-KS menjadikan keterbatasan KUHP sebagai landasan perlunya RUU P-KS.

Namun ada beberapa hal yang didalamnya menjadi tidak kompatibel terhadap ideologi bangsa, “Dalam perancangan undang-undang ini, dari judulnya saja ‘Penghapusan Kekerasan Seksual’, memilih makna yang tidak kompatibel dengan NKRI,” ujar Wido dalam pemaparannya.

RUU tersebut dibangun diatas narasi bahwa agama dianggap sebagai sumber lahirnya budaya patriarkis,” tambah Dosen Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor tersebut.

Rancangan undang-undang ini juga berpotensi menimbulkan ruang hukum pidana baru yang terpisah dengan KUHP,” Imbuh Wido apabila melihat dari Naskah Akademik RUU P-KS.

Wido pun memberikan solusi terkait hal yang harus dilakukan oleh Baleg kedepannya, “Menurut hemat kami, lemahnya KUHP saat ini, solusinya bukanlah membuat undang-undang baru, tetapi dengan menguatkan KUHP yang ada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here