Anak-anak merupakan penerus bangsa yang wajib dijaga, karena mereka adalah penentu berjalannya suatu negara di masa mendatang. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai hal negatif yang akan merusak kehidupan mereka saat ini maupun masa yang akan datang. Sayangnya kewajiban tersebut tidak mudah untuk dilakukan secara sempurna.

Kejahatan seksual terhadap anak tak kunjung mengalami penurunan yang signifikan, meski Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa. Pengaruh teknologi digital menjadi salah satu penyebabnya, konten-konten pornografi yang bertebaran dan mudah diakses oleh internet membuat kejahatan tersebut semakin meluas dan beragam, hingga tak jarang ditemukan pelaku kejahatan seksual sesama jenis.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr. Asrorun Ni’am Sholeh mengungkapkan bahwa secara psikologis tindak pencabulan bersifat adiktif bagi pelakunya. Oleh karena itu, mereka tidak akan berhenti mencari mangsa dan anak-anak adalah sasaran empuk bagi mereka.

Selain rawan menjadi korban dari kejahatan seksual, anak-anak juga rawan mengimitasinya sehingga ia juga dapat menjadi pelaku kejahatan seksual. Jika pola seperti ini tak dihentikan, tentu akan membahayakan bagi generasi penerus bangsa Indonesia.

Photo by Yannis H on Unsplash

Maka untuk mengatasi hal tersebut, negara harus mengambil langkah pasti dengan membuat payung hukum yang melindungi anak dari kejahatan seksual secara utuh. Dr. Asrorun Ni’am Sholeh memberikan kritik atas hukum yang saat ini berlaku di Indonesia karena belum cukup melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, beliau mengungkapkan bahwa pasal-pasal kesusilaan KUHP masih bersifat liberal karena menganggap hak tubuh sebagai urusan masing-masing individu. Padahal paham liberal ini berpotensi meluaskan perzinaan yang juga berpotensi melanggar hak-hak anak, karena anak-anak yang lahir dari hubungan luar pernikahan rawan memiliki masalah secara psikologis maupun sosial.

Secara detailnya, pasal-pasal tersebut masih belum melingkupi banyak hal, seperti pasal perzinaan yang hanya belaku dalam zona pernikahan, korban perkosaan hanya berlaku untuk perempuan, serta korban pencabulan sesama jenis hanya berlaku untuk anak-anak. Padahal apa pun bentuknya, kejahatan seksual memiliki potensi besar untuk ditiru anak-anak meski mereka hanya melihat perilaku tersebut. Oleh karena itu, seharusnya negara mengambil peran besar dalam hal ini dengan sepenuhnya melarang perzinaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here