Oleh Rita Hendrawaty Soebagio, Spt.MSi.
Ketua AILA Indonesia

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Rutgers WPF Indonesia dengan judul Proceeding Report Comprehensive Sexuality Education Fair (2015), dilaporkan tentang pentingnya implementasi CSE bagi generasi muda Indonesia. Alasannya generasi muda adalah aktor penting dalam pembangunan manusia Indonesia dalam rangka mendukung program revolusi mental. CSE atau Comprehensive Sexuality Education adalah suatu proses pembelajaran di mana dalam prosesnya peserta didik mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan untuk menentukan sikap, norma, dan nilai tentang identitas diri, relasi dan keintiman. CSE mencakup pengetahuan dan keahlian mengenai gender, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/AIDS, kekerasan, relasi, keberagaman dan juga pleasure (Fathanah & Ibrahim, 2015).

Dengan luasnya cakupan pendidikan seksualitas yang ada dalam CSE, para pihak pengusung berargumen tentang pentingnya program ini dalam arah pembangunan suatu bangsa. Lebih jauh, program pendidikan ini diklaim sebagai solusi bagi persoalan yang menimpa remaja seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, pernikahan anak, penyakit menular seksual dan berbagai persoalan remaja lainnya. Namun bagaimana fakta sebenarnya dari model pendidikan CSE dan dampak apa yang akan terjadi jika CSE secara resmi menjad bagian kurikulum nasional?

CSE adalah pendidikan seksual yang dikembangkan di Barat khususnya di Amerika dan disebar luaskan secara masif ke berbagai negara. Melalui lembaga-lembaga di bawah PBB seperti UNESCO, WHO, UNFPA dan didukung jejaring LSM Global seperti IPPF yang tersebar di seluruh dunia, CSE menyebar dengan cepat dan diadopsi luas di berbagai negara. Berbagai lembaga riset mendukung program CSE dalam menyediakan data tentang pentingnya program ini dan keberhasilan dari implementasi program.

Indikator keberhasilan program paling tidak diukur dalam dua komponen utama yaitu Gender Equality dan Human Rights. Komponen ini selanjutnya diturunkan dalam skala yang disebut Sexual Relationship Power Scale (SRPS). Beberapa pola perilaku, sikap dan pengetahuan diukur pada peserta didik diantaranya tentang aktifitas seksual sebelum 15 tahun, pengetahuan tentang HIV-AIDS, pemakaian kondom, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual dan sebagainya (Bakaroudis, Blum, & Hopkins, 2015). Salah satu klaim yang sering dipakai oleh beberapa pendukung CSE adalah data keberhasilan menurunkan tingkat kehamilan dan aborsi pada remaja. Sebagai contoh data di Amerika yang dikeluarkan National Centre for Health Statistic yang dikutip Pew Research menunjukan penurunan angka kehamilan remaja yang semula 41,8 per 1000 anak di tahun 2008 menjadi 18 per 1000 anak di tahun 2018. Para pendukung CSE membuat korelasi antara angka penurunan kehamilan dan aborsi remaja dengan implementasi CSE. CSE diimplementasikan secara luas mulai tahun 1990-an. Meskipun inisiasi untuk model pendidikan seksual telah mulai luas dilakukan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi problem sosial di masyarakat pasca Revolusi Seksual tahun (1950an-1960-an).

Jika kita telaah lebih jauh tentang data di atas, penurunan angka kehamilan pada remaja di atas haruslah dibaca sebagai akibat meningkatnya pemakaian alat kontrasepsi. Dengan kata lain, penurunan angka kehamilan remaja tidak serta merta membaiknya perilaku seksual di kalangan remaja di Amerika. Sementara angka kehamilan remaja di Amerika pada tahun 2013 sebenarnya masih cukup tinggi yaitu berjumlah 450.000 dimana 24% nya atau sekitar 108.000 melakukan aborsi (Livingston, 2019). Hampir setengah juta kehamilan pada remaja ini pada dasarnya menunjukan kegagalan program ‘kondomisasi” di Amerika. Lembaga seperti Planned Parenthood’s Research Institute mengakui adanya kegagalan dari pemakaian alat kontrasepsi (Santelli et.al., 1991). Sayangnya mereka tidak mau mengakui kesalahan dalam mengenalkan alat kontrapsepsi pada remaja.
Data menyedihkan disampaikan oleh David Bamber dalam tulisannya berjudul “Teen Pregnancies Increase After Sex Education Classes,” yang diterbitkan Telegraph di Inggris pada tanggal 14 Maret 2004, yang menggambarkan kegagalan CSE. Pemerintah Inggris pada tahun 1999 telah menggelontorkan dana sebesar 15 Juta pound dalam rangka mempromosikan pendidikan seksual. Siswa ditawarkan kondom gratis dan pil pencegah kehamilan, bersamaan dengan pengajaran tentang “seks aman” dan “seks konsesual” di sekolah. Namun, per Maret 2004, angka penyakit menular seksual meningkat 62 persen, sementara kehamilan remaja juga meningkat, dengan beberapa daerah mengalami lompatan 34 persen. Secara keseluruhan, peningkatan terbesar terjadi di daerah-daerah di mana pemerintah telah melaksanakan programnya.

Masih banyak data yang dihimpun dari seluruh dunia yang sebenarnya jika dibaca dengan jernih menunjukan fakta yang tidak menggembirakan. Sebagian fakta ini menguatkan dugaan bahwa CSE bukanlah program pendidikan seksual biasa sebagaimana dipahami oleh jutaan orang tua di seluruh dunia. Alih-alih mendorong agar para remaja untuk tidak berperilaku seksual aktif di luar pernikahan, namun yang terjadi remaja mendapat stimulasi untuk tetap melakukan aktifitas seksual selama itu dilakukan dengan “aman” dan disepakati oleh kedua belah pihak (consent). Dalam konteks keluarga muslim, Prof . Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam wa Pasal Masuliyat al-Tarbiya al-Jinsiyah mengatakan pendidikan seksual haruslah ditujukan agar peserta didik memahami batasan halal dan haram dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Dimana pelajaran yang diberikan dapat meliputi seluruh fungsi kognitif, psikomotorik dan afektif, agar kelak terlahir pemuda-pemuda yang tidak diperbudak hawa nafsunya dan menjadi hedonis.

Dengan fakta di atas dan nilai norma yang mewarnai mayoritas keluarga Indonesia, masihkan para penggagas CSE akan memaksakan program ini dalam kurikulum Nasional ?. Di tengah masih banyaknya persoalan lain yang menimpa 60 juta lebih remaja Indonesia yang lebih prioritas untuk ditangani. Salah satunya adalah persoalan akhlak di kalangan remaja Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas diselesaikan. Padahal amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara jelas menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here