Istilah ‘kekerasan’ didalam RUU P-KS bersifat manipulatif dan penuh jebakan. Istilah tersebut dimaknai sebagai ‘pemaksaan’ bukan hanya penganiayaan,” terang Henri Shalahudin, Dosen Pascasarjana Universitas Gontor, salah satu narasumber ahli dalam RDPU Baleg DPR-RI pada Senin (12/07).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPR-RI dan dapat diakses melalui kanal youtube DPR-RI, terdapat beberapa narasumber yang berasal dari berbagai macam latarbelakang. Mulai dari akademisi, fraksi partai, hingga dari kalangan agamis ikut menyuarakan pendapatnya.

RDPU ini diselenggarakan untuk menampung semua masukan dalam pembuatan draft RUU P-KS yang akan dilakukan oleh Baleg. Dalam pelaksanaannya, pihak pro dan kontra saling mengutarakan pendapatnya.

Pada sesi yang dibawakan oleh Henri Shalahuddin, Henri menuturkan bahwa istilah kekerasan didalam draft RUU P-KS ini akan berbahaya dan mengancam masa depan negara. Terdapat nilai-nilai feminisme yang tidak sesuai dengan Pancasila.

RUU ini berakar pada ideologi kedaulatan tubuh, di mana perempuan berhak mengelola tubuhnya sendiri tanpa intervensi agama dan negara,” imbuhnya.

Namun, pada akhirnya, feminis mempolitisasi tubuh perempuan untuk meraih ‘bargaining power’ dengan memaksa negara melibas semua ajaran yang bersebrangan dengan feminisme melalui undang-undang,” Henri menambahkan.

Pada akhir penyampaian materi, Henri memberikan kesimpulan “Kekerasan seksual dan KDRT adalah sebuah tindak kejahatan antar manusia, bukan berbasis gender. Pelakunya bisa saja perempuan maupun laki-laki, dan juga pelaku dan korbannya bisa juga sesama perempuan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here