Hampir 500 peserta menghadiri bedah buku “Kekerasan Seksual VS Kejahatan Seksual Problem Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS” yang diselenggarakan oleh AILA Indonesia, pada Sabtu (7/2) ini. Bedah buku tersebut mengundang organisasi masyarakat, komunitas dan organisasi pemuda, serta para tokoh yang turut hadir di dalamnya.

Materi pada acara bedah buku ini membahas tiga titik poin kritis. Di antaranya telaah kritis konsep konsensual seks, persoalan-persoalan seputar konsep kekerasan seksual, dan terminologi kejahatan seksual pada RUU P-KS.

Pengisi materi pun terdiri dari berbagai kalangan, kalangan muda yang diwakili oleh Ayu Arba Zaman, mahasiswi magister Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak IPB, akademisi yang diwakili oleh Dr. Dinar Dewi Kania peneliti Center For Gender Studies, dan pakar hukum yang diwakili oleh Nurul Amalia Direktur PAHAM Jakarta. Ketiga pemateri tersebut memaparkan bahayanya konsep kekerasan seksual dalam RUU P-KS.

Pada sesi pertama bedah buku, dibuka dengan materi telaah kritis konsep konsensual seks oleh Ayu. Dalam pemaparannya mahasiswi yang hangat disapa Ayu ini membahas terkait Body Authorithy atau otoritas terhadap tubuh. “Dalam diskursus feminisme, orang dianggap memiliki otoritas tubuhnya jika dia memiliki kontrol atas tubuh tersebut secara merdeka. Sehingga, pihak-pihak di luar dirinya harus melakukan konfirmasi jika hendak melakukan akses atas diri tersebut, maka disini, persetujuan dalah bentuk konfirmasi individu, dan dianggap sebagai sesuatu yang valid sekaligus menggambarkan kesediaan seseorang atas resiko-resiko yang mungkin akan muncul,” jelas Ayu.

Hal tersebut dikuatkan oleh Dinar dalam materi persoalan-persoalan di seputar konsep kekerasan seksual. “Consent (persetujuan) sebagai paradigma tunggal lantas menyingkirkan pengaturan aktivitas seksual membahayakan lain dalam perspektif agamis, sosiologis, hingga medis. Akibatnya, perilaku seksual berbahaya seperti perzinaan, seks anal, hingga homoseksual tidak bisa direhabilitasi secara hukum selama dilakukan dengan persetujuan tanpa paksaan,” papar Dinar.

Sebagai pakar hukum dan Direktur PAHAM Jakarta, Nurul mengungkapkan perbedaan terminologi kejahatan seksual dan kekerasan seksual. “Kejahatan Seksual adalah bagian dari delik kesusilaan yang diatur dalam Buku Kedua KUHP bab XIV tentang ‘Kejahatan Kesusilaan’, di dalam nya meliputi seluruh perbuatan yang melanggar kesusilaan terkait dengan perilaku seksual.”

Sementara menurut Nurul terkait kekerasan seksual. “Seluruh perbuatan perilaku seksual dengan pembatasan norma ‘hanya’ yang mengandung unsur Pemaksaan (tanpa persetujuan atau ‘konsensual’), kekerasan, dan ancaman kekerasan.”

“Saya pikir, apabila RUU tersebut masuk kembali ke dalam pembahasan prolegnas prioritas 2021 di DPR RI, maka anggota dewan sangat perlu untuk memperhatikan berbagai tinjauan kritis yang termuat pada buku Kekerasan Seksual VS Kejahatan Seksual Problem Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS sebagai sebuah masukan,” ungkap Aulia, salah satu peserta bedah buku AILA Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here