Pada Selasa (30/08/2016), Komnas Perempuan telah menyatakan kekhawatirannya akan uji
material yang dilakukan pada pasal 284 KUHP, yang mana pasal tersebut diajukan untuk uji
material karena dipandang membuka celah bagi perzinaan. Menurut Komnas Perempuan, saat ini
sudah banyak remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Jika hal tersebut dianggap
sebagai tindak pidana, maka mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dicap sebagai
penjahat sehingga masa depannya rusak.


Jika tidak dicerna secara kritis, pernyataan demikian akan menyihir orang yang mendengar dan
menyimaknya. Karenanya, Titin Suhartini, yang hadir mewakili Persatuan Islam Istri (Persistri)
dalam sidang judicial review tiga pasal kesusilaan dalam KUHP menyatakan bahwa pernyataan
demikian, secara tidak sadar justru memposisikan anak sebagai calon pendosa dan calon
penjahat.


Di samping itu, hal tersebut juga secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa perzinaan
bukan lagi tindakan tidak bermoral, lebih jauh, ia tidak lagi dianggap kejahatan seksual,
konsekwensi logisnya, jika persepsi ini diterima begitu saja, maka akan membuat perzinaan
semakin menjamur dan menjadi gaya hidup anak remaja.


Maka dari itu, sudah seharusnya masyarakat diajak untuk berpikir lurus agar mereka menjauhi
kejahatan dan tindakan serta perilaku yang tidak bermoral, yang tentu akan merusak tatanan
kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, wajib bagi para orang tua untuk tidak
memposisikan anak-anaknya dan keluarganya sebagai calon penjahat dan pendosa.


Selanjutnya, upaya lain yang harus dilakukan adalah menjamin kehidupan yang tenang dan
sejahtera bagi masyarakat yang terhindar dari kejahatan, khususnya perzinahan, maka dalam hal
ini, masyarakat perlu dilindungi oleh hukum yang mampu menjamin itu semua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here