Pada Selasa (30/08/2016), Komnas Perempuan telah menyatakan kekhawatirannya akan uji material yang dilakukan pada pasal 284 KUHP, yang mana pasal tersebut diajukan untuk uji material karena dipandang membuka celah bagi perzinaan. Menurut Komnas Perempuan, saat ini sudah banyak remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Jika hal tersebut dianggap sebagai tindak pidana, maka mereka akan dimasukkan ke dalam penjara dan dicap sebagai penjahat sehingga masa depannya rusak.


Jika tidak dicerna secara kritis, pernyataan demikian akan menyihir orang yang mendengar dan menyimaknya. Karenanya, Titin Suhartini, yang hadir mewakili Persatuan Islam Istri (Persistri) dalam sidang judicial review tiga pasal kesusilaan dalam KUHP menyatakan bahwa pernyataan demikian, secara tidak sadar justru memposisikan anak sebagai calon pendosa dan calon penjahat.


Di samping itu, hal tersebut juga secara tidak langsung membentuk persepsi bahwa perzinaan bukan lagi tindakan tidak bermoral, lebih jauh, ia tidak lagi dianggap kejahatan seksual, konsekwensi logisnya, jika persepsi ini diterima begitu saja, maka akan membuat perzinaan semakin menjamur dan menjadi gaya hidup anak remaja.


Maka dari itu, sudah seharusnya masyarakat diajak untuk berpikir lurus agar mereka menjauhi kejahatan dan tindakan serta perilaku yang tidak bermoral, yang tentu akan merusak tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, wajib bagi para orang tua untuk tidak memposisikan anak-anaknya dan keluarganya sebagai calon penjahat dan pendosa.


Selanjutnya, upaya lain yang harus dilakukan adalah menjamin kehidupan yang tenang dan sejahtera bagi masyarakat yang terhindar dari kejahatan, khususnya perzinahan, maka dalam hal ini, masyarakat perlu dilindungi oleh hukum yang mampu menjamin itu semua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here